sitesandsounds.org – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen melalui reformasi besar-besaran regulasi dan distribusi.
Pengumuman tersebut disampaikan saat peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.
Kebijakan ini memberikan dampak langsung bagi petani, dengan harga pupuk lebih terjangkau dan ketersediaan yang lebih pasti.
Pemangkasan Regulasi untuk Efisiensi Distribusi
Presiden Prabowo menjelaskan, penurunan harga pupuk dicapai setelah memangkas regulasi yang selama ini menghambat penyaluran dari pabrik ke petani.
“Dulu ada 145 peraturan yang melibatkan 11 kementerian/lembaga dan kepala daerah. Sekarang cukup 1 tanda tangan,” jelas Prabowo.
Distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya panjang kini dipersingkat, sehingga harga sampai ke petani lebih murah.
Pemerintah juga menyederhanakan prosedur administrasi: petani kini hanya memerlukan kartu penduduk untuk memperoleh pupuk.
Meski potensi penurunan harga pupuk bisa mencapai 25 persen, Presiden memilih menahan sebagian agar pabrik pupuk tetap mendapat keuntungan wajar.
Baca juga: “GSN Distribusikan Becak Listrik untuk Warga Tulungagung”
Dampak Positif Penurunan Harga Pupuk terhadap Produksi dan Petani
Penyaluran pupuk meningkat signifikan hingga 700 ribu ton sejak reformasi distribusi dilakukan.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga tercatat naik dari 106 menjadi 125, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Prabowo menekankan, reformasi ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung agenda swasembada pangan nasional.
“Perberasan petani juga meningkat penghasilannya. Cadangan beras dan produksi nasional tercatat tertinggi sepanjang sejarah,” tambah Presiden.
Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan reformasi di sektor pertanian ini.
Reformasi Sistemik untuk Kemandirian Pangan
Reformasi pupuk menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kemandirian pangan dan ekonomi nasional.
Dengan pemangkasan regulasi dan sistem distribusi yang efisien, pemerintah mendorong kepercayaan diri nasional dan produktivitas pertanian.
Kebijakan ini sejalan dengan agenda jangka panjang untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia.
Selain penurunan harga pupuk, pemerintah juga memonitor kesejahteraan petani melalui indikator NTP dan produksi pangan strategis seperti beras.
Pendekatan ini menggabungkan reformasi regulasi, distribusi, dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing pertanian nasional.
Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian ini merupakan sejarah baru bagi sektor pertanian Indonesia.
Penurunan harga pupuk 20 persen menjadi bukti efektivitas reformasi regulasi dan distribusi yang dilakukan pemerintah.
Ke depan, pemerintah akan terus memastikan akses pupuk yang terjangkau dan produksi pangan yang cukup untuk mendukung ketahanan nasional.
Langkah ini diharapkan memacu produktivitas petani, menurunkan biaya produksi, dan memperkuat basis ekonomi nasional.
Dengan reformasi berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh negeri.
Baca juga: “Alokasi pupuk subsidi 2026 petani Madiun capai 48.094 ton”
