Sites and Sound – AS Cabut Visa Presiden Kolombia Presiden Kolombia Gustavo Petro menyampaikan pidato mengejutkan pada Jumat (26/9/2025) di depan markas besar PBB, New York. Di hadapan massa pro-Palestina, ia menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global. Menurut Petro, prioritas utama pasukan tersebut adalah membebaskan rakyat Palestina dari pendudukan.
Petro menekankan pasukan itu harus memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan militer Amerika Serikat. Ia juga menyampaikan seruan langsung kepada tentara AS. Dalam pidatonya berbahasa Spanyol, ia meminta prajurit Angkatan Darat Amerika agar tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump. Sebaliknya, Petro mendesak mereka mengikuti “perintah kemanusiaan” dan tidak mengarahkan senjata kepada bangsa lain.
“Baca Juga: Empat Pendulang Emas Selamat, 2 Tewas Ditembak KKB”
Pidato tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan global terkait isu Palestina. Pemerintahan Trump diketahui menindak keras suara pro-Palestina di dalam negeri. Di sisi lain, sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada sudah mengakui negara Palestina. Langkah diplomatik ini memicu kemarahan Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat.
Reuters melaporkan belum dapat memastikan keberadaan Petro usai pidato tersebut. Kantor kepresidenan Kolombia dan Kementerian Luar Negeri juga belum memberi keterangan resmi. Hingga kini, pernyataan Petro masih menimbulkan reaksi beragam di dunia internasional.
Seruan Petro memperlihatkan meningkatnya polarisasi dalam diplomasi global. Isu Palestina kembali menjadi panggung perebutan pengaruh, baik politik maupun militer. Pertanyaan kunci kini adalah sejauh mana gagasan pembentukan pasukan global dapat diwujudkan, serta bagaimana respons Amerika Serikat menghadapi tantangan terbuka dari pemimpin negara sahabatnya.
AS Cabut Visa Presiden Kolombia, Petro Kecam Trump di PBB, Tuduh Terlibat Genosida dan Serukan Proses Pidana
Presiden Kolombia Gustavo Petro melontarkan kritik tajam kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia, menuduh Trump terlibat dalam genosida di Gaza dan meminta proses pidana internasional atas serangan rudal AS di Karibia.
Dalam pidatonya, Petro menyoroti serangan rudal Amerika terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Laut Karibia. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional yang harus dipertanggungjawabkan. “Trump terlibat dalam genosida. Dunia tidak boleh diam,” kata Petro tegas di hadapan para delegasi.
“Baca Juga: Slovenia Larang PM Israel Benjamin Netanyahu Masuk NegaraNya”
Petro bukan presiden Kolombia pertama yang berseteru dengan Washington. Pada 1996, visa Presiden Ernesto Samper dicabut oleh AS karena dugaan kampanye politiknya didanai kartel narkoba Cali. Kasus itu menjadi preseden yang menunjukkan ketegangan lama antara kedua negara.
Konflik Gaza menjadi latar penting pidato Petro. Israel melancarkan serangan besar-besaran setelah Hamas menyerang pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Sejak itu, lebih dari 65.000 warga Palestina terbunuh menurut otoritas kesehatan Gaza, dengan jutaan orang mengungsi dari wilayah sempit itu.
Beberapa pakar hak asasi manusia menyebut kondisi tersebut sebagai genosida. Israel menolak tuduhan itu dan menyatakan perang adalah bentuk pembelaan diri. Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak bisa hadir langsung di PBB setelah AS menolak memberinya visa.
Larangan visa tersebut dikritik keras. Kantor Abbas menegaskan bahwa kebijakan itu melanggar Perjanjian Markas Besar PBB 1947, yang mewajibkan AS memberi akses diplomat asing. Namun Washington berdalih memiliki wewenang menolak visa atas dasar keamanan dan kebijakan luar negeri.
Pidato Petro memperdalam jurang diplomatik antara Bogotá dan Washington. Dunia kini menanti apakah seruan proses pidana internasional akan mendapat dukungan nyata atau hanya menjadi simbol perlawanan politik.
