Sites and Sound – Perempuan Afganistan Protes, Ratusan mahasiswi Afganistan memprotes larangan kuliah yang diberlakukan Taliban, berdiri di luar kampus sambil menangis di Kabul pada Rabu, 21 Desember 2025. Keputusan ini memicu kecaman internasional dan tekanan bagi pemerintah Taliban untuk mencabut aturan tersebut.
Beberapa mahasiswi datang ke universitas untuk ujian atau belajar di perpustakaan, tetapi sebagian dilarang masuk oleh aparat keamanan. Amini, mahasiswi keperawatan berusia 23 tahun, mengatakan kepada AFP, “Kami merasa seperti burung di dalam kandang, kami berpelukan, menjerit, dan menangis. Mengapa ini terjadi pada kami?”
Baca Juga: Kronologi Pelaku Pemerkosa Difabel Tewas Dihakimi Massa
Mahasiswi lain, Hasti, jurusan politik tahun ketiga, mengatakan persiapan ujiannya berubah menjadi duka setelah pengumuman larangan. Dia menambahkan, “Jika situasi terus seperti ini, perempuan dan anak perempuan sama saja dikubur hidup-hidup.” Beberapa mahasiswi tetap diizinkan menyelesaikan administrasi atau menghadiri upacara wisuda yang dijadwalkan.
Larangan pendidikan tinggi bagi perempuan dikecam berbagai negara dan organisasi internasional. PBB mendesak Taliban membuka kembali sekolah dan universitas perempuan, serta mengakhiri semua pembatasan terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan konsekuensi atas keputusan tersebut.
Pemimpin dunia lain juga mengecam tindakan Taliban. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyebutnya “langkah mundur serius”, sementara Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menekankan dunia sedang menyaksikan. Pakistan dan Qatar menyerukan Taliban meninjau kembali larangan itu, menegaskan pentingnya pendidikan perempuan sesuai ajaran Islam.
Protes ini menunjukkan bahwa perempuan Afganistan masih berjuang mempertahankan hak pendidikan mereka meski menghadapi tekanan keamanan. Dukungan internasional dan sorotan global diharapkan mendorong perubahan kebijakan di masa depan.
Perempuan Afganistan Protes Soroti Krisis Pendidikan di Bawah Taliban
Larangan pendidikan tinggi bagi perempuan menunjukkan keterbatasan kebebasan sipil di Afghanistan. Pakar hak asasi manusia menilai ini menghambat pembangunan sosial dan ekonomi negara.
Mahasiswi yang terdampak menggunakan media sosial untuk menyuarakan protes, seperti tagar #LetHerLearn. Pakar komunikasi menekankan platform ini menjadi alat penting menyebarkan kesadaran global.
Dukungan internasional dari PBB, AS, Inggris, Jerman, Pakistan, dan Qatar menegaskan tekanan diplomatik untuk mengubah kebijakan Taliban. Pendekatan multilateral ini penting untuk memperkuat hak pendidikan perempuan.
Baca Juga: Presiden Putin Tegaskan, Rusia Akan Kuasai Seluruh Donbass
Pihak universitas tetap berusaha memberikan akses administratif dan wisuda bagi mahasiswi. Hal ini menunjukkan adanya upaya menjaga hak akademik meski dibatasi oleh pemerintah lokal.
Krisis pendidikan perempuan di Afghanistan menekankan perlunya kebijakan jangka panjang dan advokasi berkelanjutan. Ahli pendidikan menilai investasi pada hak belajar perempuan penting bagi masa depan negara.
