sitesandsounds.org – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meminta maaf atas penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar di AS. Penunjukan ini menjadi sorotan publik setelah terungkap hubungan Mandelson dengan terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Skandal ini memicu desakan politik dan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.
Starmer menjelaskan bahwa Mandelson ditunjuk pada Februari 2025, namun diberhentikan pada September 2025 setelah keterkaitannya dengan Epstein mencuat. Mandelson kemudian mengundurkan diri dari Partai Buruh pada 1 Februari 2026.
“Saya minta maaf karena percaya dengan kebohongan Mandelson dan menunjuknya,” ujar Starmer dalam konferensi pers pada Kamis (5/2). Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada para korban Epstein yang harus menyaksikan kasus ini kembali menjadi perhatian publik. Starmer mengakui kegagalan pemerintah dalam meminta pertanggungjawaban yang tepat.
Baca juga: “Tahun Kedua, Kebangkrutan di Jepang Tembus 10.000 Kasus pada 2025”
Publik dan Partai Oposisi Desak Pertanggungjawaban
Sejumlah partai oposisi telah menyerukan mosi tidak percaya terhadap Starmer terkait skandal ini. Mereka menilai pemerintah gagal melakukan pemeriksaan latar belakang dan penilaian moral terhadap penunjukan diplomatik penting.
Dokumen terbaru yang dirilis Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche pada 30 Januari 2026 memperlihatkan bukti keterlibatan Mandelson dalam jaringan Epstein. Total dokumen yang dirilis kini melampaui 3,5 juta berkas. Data menunjukkan Mandelson menerima dana sebesar 75.000 dolar AS (sekitar Rp1,2 miliar) dari Epstein pada 2003–2004.
Selain itu, dokumen mengungkapkan bahwa pada 2008, Mandelson mendorong Epstein yang terjerat kasus prostitusi anak di bawah umur agar “teman-temanmu terus bersamamu dan menyayangimu,” menurut laporan tabloid The Sun. Mandelson juga tercatat menekankan Epstein agar menyikapi persidangan secara “filosofis” dan berusaha mempercepat pembebasannya lewat pengurangan hukuman.
Dampak Politik dan Publik
Skandal ini kembali menyoroti hubungan tokoh politik dan selebritas dengan individu berisiko tinggi secara hukum. Penunjukan duta besar yang kontroversial telah menimbulkan kritik publik dan media internasional. Starmer menegaskan, pemerintah akan memperketat prosedur penunjukan pejabat diplomatik di masa depan.
Skandal ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam proses politik. Langkah permintaan maaf Starmer dinilai sebagai bentuk tanggung jawab, namun tetap menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal pemerintahan Inggris.
Kasus ini memicu perdebatan luas tentang hubungan politik dan individu kontroversial di dunia internasional. Pemerintah Inggris kini diharapkan melakukan audit internal untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Starmer menekankan pentingnya mendukung para korban Epstein dan memastikan hak mereka diakui. “Kami berkomitmen untuk keadilan bagi korban dan integritas pemerintah di masa mendatang,” ujarnya.
Analisis pakar hukum menilai, skandal ini berpotensi berdampak pada reputasi diplomatik Inggris. Penanganan transparan dan akuntabel akan menjadi kunci untuk meredam krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca juga: “Ramai-ramai Mundur Karena Epstein”
