Sites and Sound – Otoritas pemilu Suriah pada Senin (6/10/2025) mengumumkan hasil resmi pemilihan umum parlemen pertama sejak berakhirnya rezim Bashar al-Assad. Pemilu ini menandai babak baru dalam proses politik negara itu setelah 13 tahun konflik dan transisi kekuasaan.
“Baca Juga: Polisi berhasil menangkap Pelaku Penikaman di Johar Baru”
Juru Bicara Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat, Nawar Najmeh, menyatakan bahwa hasil pemilu bersifat final dan tidak dapat digugat. “Setiap anggota parlemen terpilih mewakili seluruh warga Suriah tanpa memandang afiliasi politik,” ujar Najmeh dalam konferensi pers di Damaskus, dikutip dari Middle East Monitor. Ia menambahkan bahwa parlemen baru diharapkan menjadi lembaga yang “kritis dan revolusioner,” dengan tugas utama mengawasi serta menilai kinerja pemerintah baru.
Menurut Najmeh, sekitar 4 persen kursi dialokasikan bagi penyandang disabilitas dan individu yang terluka selama pemberontakan melawan rezim Assad. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas partisipasi politik dan rekonsiliasi nasional. Pengamat internasional menilai pemilu ini sebagai ujian penting bagi pemerintahan Al Sharaa dalam membangun legitimasi politik dan stabilitas pascakonflik.
Dengan hasil resmi ini, Suriah memasuki fase baru dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih representatif. Parlemen yang terbentuk diharapkan mampu menjadi wadah dialog politik dan mempercepat proses rekonstruksi nasional setelah lebih dari satu dekade konflik yang memecah belah negara.
Suriah Akui Kelemahan Representasi dalam Pemilu Parlemen Pertama Pasca-Rezim Assad
Juru Bicara Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat, Nawar Najmeh, mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu parlemen pertama Suriah sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Ia menyoroti minimnya keterwakilan perempuan dan komunitas Kristen dalam hasil pemilu yang diumumkan pada Senin (6/10/2025).
“Representasi perempuan masih tidak memuaskan, dan representasi Kristen lemah, hanya dua kursi dibandingkan dengan ukuran komunitas,” ujar Najmeh dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa pemilu berlangsung adil dan transparan, tetapi keterbatasan data kependudukan di beberapa wilayah memengaruhi distribusi kursi. Najmeh menambahkan bahwa Presiden Ahmad Al Sharaa diharapkan memperbaiki ketidakseimbangan tersebut saat menunjuk sepertiga anggota parlemen yang tersisa.
“Baca Juga: Seribu Pendaki Terjebak Badai Salju di Everest. WNI Selamat”
Komite pemilihan akan bertemu pada Selasa (7/10/2025) untuk membahas penyelenggaraan pemilihan di provinsi Hasakah, Raqqa, dan Suwayda. Provinsi Suwayda sendiri telah mematuhi gencatan senjata sejak 19 Juli, setelah bentrokan antara kelompok Druze dan suku Badui.
Pemilu tidak langsung pada Minggu (5/10/2025) melibatkan sekitar 6.000 pemilih untuk memilih dua pertiga dari 210 kursi parlemen. Sisanya, sebanyak 70 kursi, akan ditunjuk langsung oleh presiden. Parlemen baru diharapkan menjadi langkah penting menuju stabilitas dan rekonsiliasi nasional.
