Sites and Sound – Taliban Balas Ultimatum Trump Soal Pangkalan Bagram Afghanistan menolak ultimatum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Pangkalan Udara Bagram. Pemerintahan Taliban menilai permintaan itu melanggar Perjanjian Doha 2020 yang mengatur penarikan pasukan asing dari Afghanistan.
Pada Minggu (21/9/2025), Trump memperingatkan bahwa “hal-hal buruk akan terjadi” jika Afghanistan tidak mengembalikan Bagram. Menurutnya, pangkalan itu memiliki nilai strategis besar bagi Washington karena letaknya dekat dengan China. Trump juga menyesalkan kehilangan fasilitas tersebut, yang dulu menjadi pusat operasi militer AS di kawasan.
Menanggapi pernyataan itu, Hamdullah Fitrat, wakil juru bicara pemerintah Taliban, menegaskan sikap Kabul. Ia menyatakan bahwa Afghanistan selalu menekankan kemerdekaan dan integritas teritorial sebagai prioritas utama dalam setiap negosiasi dengan AS.
“Baca Juga: Rute Kapal Penyeberangan Gunungsitoli-Sibolga Dibuka Lagi”
“Berdasarkan Perjanjian Doha, Amerika Serikat berjanji tidak akan menggunakan atau mengancam kekuatan terhadap integritas Afghanistan. AS juga berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan internal negara kami,” ujar Fitrat. Ia mendesak Washington untuk menepati janji yang sudah dibuat.
Taliban menilai ultimatum Trump sebagai bentuk intervensi yang mengancam kedaulatan Afghanistan. Pemerintah menegaskan tidak akan mengizinkan pihak asing menguasai kembali fasilitas militer yang ada di wilayahnya. Sikap tegas ini menunjukkan upaya Taliban mempertahankan legitimasi politik sekaligus menjaga stabilitas dalam negeri.
Ke depan, situasi hubungan Afghanistan-AS berpotensi memanas jika Trump terus menekan isu Bagram. Pangkalan udara tersebut kini menjadi simbol pertaruhan kedaulatan Afghanistan di tengah kepentingan geopolitik global. Pemerintah Taliban berharap Amerika menghormati kesepakatan yang ada agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik baru.
Taliban Balas Ultimatum Trump Soal Perjanjian Doha dan Pangkalan Bagram
Taliban kembali menegaskan penolakan terhadap ultimatum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Pangkalan Udara Bagram. Pemerintah Afghanistan menilai tuntutan itu bertentangan dengan kesepakatan damai yang telah diteken pada 2020 di Doha, Qatar.
Hamdullah Fitrat, wakil juru bicara pemerintah Taliban, menegaskan bahwa pendekatan lama Washington tidak boleh diulang. “Daripada mengulangi pendekatan-pendekatan yang gagal di masa lalu, kebijakan realisme dan rasionalitas harus diadopsi,” ujarnya, dikutip dari RT.
Pangkalan Udara Bagram, yang berada di Provinsi Parwan sekitar 60 km dari Kabul, pernah menjadi pusat operasi militer AS selama dua dekade. Fasilitas ini berfungsi sebagai basis kontraterorisme melawan al-Qaeda dan ISIS, sekaligus lokasi penahanan yang kontroversial.
“Baca Juga: Hyundai Perkenalkan IONIQ Concept THREE di IAA 2025”
Berdasarkan Perjanjian Doha 2020, AS berkomitmen menarik pasukan secara bertahap dan menghentikan ancaman terhadap kemerdekaan politik Afghanistan. Sebagai gantinya, Taliban menjamin wilayahnya tidak akan dipakai kelompok teroris. Namun, saat penarikan berlangsung, pemerintahan Afghanistan runtuh, memicu evakuasi kacau oleh pasukan AS.
Kini, Taliban menegaskan tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Washington, tetapi menolak segala bentuk kehadiran militer asing di Afghanistan. Bagi Kabul, kedaulatan dan integritas teritorial tidak bisa ditawar, termasuk dalam isu Bagram.
Ke depan, masa depan hubungan Afghanistan dan AS sangat bergantung pada komitmen kedua pihak terhadap Perjanjian Doha. Taliban berharap Amerika memilih pendekatan diplomatik yang realistis daripada memaksakan kebijakan lama yang berisiko memicu ketegangan baru.
