Sites and Sound.org – Trump Desak Presiden Israel Beri Pengampunan mendesak pengampunan penuh untuk PM Benjamin Netanyahu. Netanyahu menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus berbeda yang telah bergulir lima tahun. Persidangan terus tertunda karena konflik hukum dan politik.
Dalam surat itu, Trump menegaskan penghormatan terhadap independensi peradilan Israel, namun menilai Netanyahu menghadapi “penuntutan politik yang tidak beralasan.” Kantor Herzog merespons diplomatis, menghormati Trump, tetapi menegaskan bahwa prosedur resmi tetap wajib bagi permohonan pengampunan.
Baca Juga: Siswa SMAN 72 Diduga Ledakkan Empat Bom di Jakarta
Netanyahu membalas dukungan Trump dengan ucapan terima kasih di X, menyebut Trump “langsung ke intinya dan mengatakan apa adanya.” Ia berharap kemitraan mereka dapat memperkuat keamanan Israel dan memperluas perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Kasus hukum yang menjerat Netanyahu mencakup penerimaan hadiah mahal dari pengusaha, manipulasi media untuk liputan positif, dan keputusan regulasi yang menguntungkan pemegang saham perusahaan telekomunikasi. Netanyahu membantah semua tuduhan dan menyebut persidangan sebagai “perburuan penyihir” politik.
Sementara pendukung Likud menuntut pengampunan, kubu oposisi dan sebagian warga Israel menilai langkah ini bisa melemahkan citra demokrasi. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan mendorong Herzog mempertimbangkan Trump, sedangkan mantan PM Yair Lapid menekankan hukum Israel mengharuskan pengakuan bersalah sebelum grasi diberikan.
Trump Desak Presiden Israel Beri Pengampunan, Spekulasi Grasi Netanyahu Picu Perdebatan Politik di Israel
Pengiriman surat Trump kepada Presiden Herzog memicu spekulasi luas tentang kemungkinan grasi Netanyahu. Media Israel ramai memberitakan potensi langkah ini, sementara publik dan politisi mulai menilai implikasinya terhadap demokrasi.
Para analis hukum menekankan bahwa menurut Hukum Dasar Israel, pengampunan bisa diberikan sebelum vonis hanya jika ada kepentingan publik atau keadaan luar biasa. Prosedur resmi tetap menjadi syarat utama agar grasi sah.
Baca Juga: Taliban Klaim Serangan Bom di Islamabad, Pakistan Klaim Perang
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, menilai persidangan Netanyahu justru memperlihatkan kelemahan jaksa penuntut. Ia mendorong Herzog untuk mempertimbangkan surat Trump sebagai bagian dari keputusan politik yang strategis.
Di sisi lain, mantan PM Yair Lapid dan kubu oposisi menegaskan prinsip kedaulatan hukum. Mereka menekankan bahwa pengampunan tanpa pengakuan bersalah bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Israel.
Spekulasi mengenai grasi ini juga menimbulkan perhatian internasional. Pengamat politik menilai keputusan Herzog dapat memengaruhi hubungan Israel dengan Amerika Serikat dan citra negara sebagai demokrasi yang menjunjung tinggi hukum.
